Contoh surat perjanjian kontrak politik

RumahCom – Surat perjanjian kesepakatan dapat berfungsi sebagai persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Apa itu surat perjanjian kesepakatan dalam jual beli properti dan bagaimana cara membuatnya? Melalui artikel ini, Anda akan mendapatkan informasi lengkap mengenai contoh surat perjanjian kesepakatan yang meliputi pembahasan:

  • Pengertian Surat Perjanjian Kesepakatan
  • Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Properti
  • Faktor-faktor yang Harus Ada dalam Surat Perjanjian Kesepakatan
  • 5 Contoh Penulisan Surat Perjanjian Kesepakatan Berbagai Kebutuhan Termasuk Jual-Beli Properti
    1. Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
    2. Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama
    3. Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Rumah
    4. Contoh Surat Perjanjian Sewa Mobil
    5. Contoh Surat Perjanjian Sewa Rumah

Pengertian Surat Perjanjian Kesepakatan

Surat perjanjian kesepakatan harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkaitan. (Foto: Pixabay)
Surat perjanjian kesepakatan harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkaitan. (Foto: Pixabay)

Jika terjadi kesepakatan yang dilakukan antar perorangan atau perusahaan, akan lebih baik jika ada perjanjian tertulis. Bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal.

Bukti kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih tersebut dinamakan surat perjanjian kesepakatan. Jadi, secara umum surat perjanjian kesepakatan merupakan surat yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati oleh pihak-pihak tersebut.

Ketentuan mengenai surat perjanjian ini juga diatur di dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan juga aturan khusus yang berlaku untuk beberapa perjanjian tertentu. Dan menurut Kompas.com, Anda perlu memahami secara detail isi seluruh perjanjian agar tidak merugikan di masa depan.

Selain sebagai bukti otentik, surat perjanjian kesepakatan juga memiliki fungsi-fungsi berikut ini:

No

Fungsi Surat Perjanjian Kesepakatan

1.

Menjamin ketenangan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian kesepakatan.

2.

Dapat digunakan untuk mengetahui batas hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan kesepakatan ataupun perjanjian.

3.

Dapat menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

4.

Mempermudah cara penyelesaian masalah hukum yang berlaku.

Iklan

SIRKUIT MANDALIKA MULAI DI BUKAN UNTUK WARGA WNI, DENGAN TIKET SEJUMLAH, 150,000

Penulis: budiman

Editor :liyamariyani

Home

 – Berita

Sirkuit Mandalika kini dibuka untuk umum dengan tiket masuk Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu per pengunjung. Namun, para pengunjung harus mematuhi sejumlah larangan dan aturan yang ditetapkan pengelola.

null

Jun 30, 2022 11:02

Sirkuit Mandalika jadi salah satu bukti kesiapan Indonesia untuk menyelenggarakan acara Internasional. Sudah cukup lama sejak Sirkuit Mandalika dipakai untuk menyelenggarakan ajang MotoGP 2022. Kini, Sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika Circuit akan dibuka untuk masyarakat umum per 1 Juli 2022.

Dengan mengikuti program Mandalika Track Walk, masyarakat bisa berolahraga di Sirkuit Mandalika. Mandalika Track Walk nantinya bakal dibuka setiap hari mulai pukul 0.63 hingga 09.00 WITA.

Pada Sabtu dan Minggu, akan ada penambahan waktu di sore hari, yaitu mulai pukul 16.30 hingga 18.00 WITA. Namun, jumlah pengunjung akan dibatasi, yaitu 100 orang per satu sesi kunjungan.

Masyarakat yang ingin mengikuti Mandalika Track Walk bisa membeli tiket yang disediakan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC). Tiket dibanderol seharga Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per pengunjung.

Berikut harga tiket Mandalika Track Walk dikutip dari detik.com:

Tiket pada Senin-Jumat:

Rp150 ribu per pengunjung untuk Warga Negara Indonesia (WNI)

Sebuah hak prerogatif yg hanya kedunguan

Dinilai Cacat Prosedur, Masyarakat Gerintuk
Tolak SK Pengangkatan Kadus
By REDAKSI SINDOPOST – May 7, 2021
Lombok Tengah, Sindopost – Masyarakat Dusun Gerintuk, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat
Daya, Lombok Tengah menolak Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Dusun (Kadus) yang dinilai tidak
sesuai dengan prosedur. Jum’at, 7 Mei 2021.
Menurut keterangan Bakal Calon Kepala Dusun setempat, penjaringan Kepala Dusun berawal ketika pada
tanggal 25 Januari 2021.
Setelah itu, panitia penjaringan mengumumkan kepada masyarakat Dusun Gerintuk bahwa bagi yang
memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan dirinya ke Panitia penjaringan di Kantor Desa setempat.
Setelah selesai pendaftaran, dari sekian Bakal Calon Kepala Dusun telah dinyatakan memenuhi syarat alias
lolos secara administrasi sebagai calon.
“ini aneh, Panitia penjaringan sudah terbentuk, setalah para Bakal Calon dinyatakan lolos secara administrasi,
Panitia katanya di perintahkan Kades untuk menyerahkan ke Kecamatan sebagai penentu siapa yang layak
menjadi Kadus,” kata Budiman, salah satu Bakal Calon Kadus setempat.

Mafia bodo

Mataram, Sindopost.id – Kasus Mafia Tanah yang melibatkan dua tersangka CW, Pria 40 tahun, Tionghoa,
alamat Ampenan, Kota Mataram , dan LB, pria 49 tahun, Sasak, alamat Desa Kateng, Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah kini berkas perkaranya telah masuk tahap 2 yaitu Penyerahan tersangka dan barang bukti ke
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto SIK dalam giat Konferensi pers yang
diselenggarakan Ditreskrimum Polda NTB, (30/06) di Polda NTB.
Ia menjelaskan kasus yang terjadi pada periode Mei 2019 sampai dengan Maret 2021 tersebut dilakukan oleh
kedua tersangka secara bersama-sama menawarkan lahan seluas kurang lebih 1.698,56 Are yang terdiri dari 32
bidang dalam satu hamparan yang disebut Main Area yang dinyatakan sebagai milik tersangka LB yang terletak
di Desa Kateng, Praya Barat, Lombok Tengah kepada saksi (korban) sdr. Handy dengan harga 10 juta rupiah per
are atau senilai keseluruhan 16, 985 Miliyard lebih.
“Saat itu saksi korban bersedia melunasi pembayaran lahan tanah tersebut dengan syarat seluruh bidang tanah
itu telah bersertifikat atas nama saksi Korban,”jelasnya.
Oleh tersangka CW menyanggupi syarat tersebut dengan mengalihkan nama sertifikat seluruh bidang tanah
yang dimaksud menjadi atas nama saksi Korban dengan syarat saksi Korban membayar 70 persen dari seluruh
nilai jual lahan tanah tersebut. Tetapi jika, dalam perjanjiannya kata Artanto, tersangka tidak mengalihkan nama
sertifikat kepada nama saksi korban selambat-lambatnya 10 Desember 2019, maka uang jaminan yang
diserahkan oleh saksi Korban kepada tersangka (CW) harus dikembalikan utuh kepada saksi Korban.

Gabungan,ampera ntb

Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pembela Rakyat (AMPERA) NTB, Senin (15/3) menggelar unjukrasa di depan Kantor Pos (PT Pos Indonesia) Cabang Mataram di jalan Sriwijaya Kota Mataram.

Massa aksi mempertanyakan status Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Ari Garmono, yang disebut-sebut masih aktif sebagai pegawai di Kantor Pos Mataram.

“Kami mendesak Kepala Kantor Pos Mataram untuk bertindak terkait pegawai di Kantor Pos yang merangkap jabatan sebagai Ketua BPPD NTB ini,” ujar Koordinatir aksi, Kusnadi Unying.

Ia menegaskan, selain berpotensi melanggar aturan, rangkap jabatan pegawai pos dan Ketua BPPD NTB, dikhawatirkan membuat kinerja promosi pariwisata NTB jadi terhambat.

“Sebagai pegawai Pos, Ari Garmono ini masih wajib absen di Kantor Pos, jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Lalu bagaimana bisa mempromosikan pariwisata NTB?. Kami tidak mau pariwisata kita dikorbankan, Kepala Kantor Pos Mataram harus bertindak tegas,” katanya.

Massa aksi ditemui perwakilan Kantor Pos Mataram, Ade Heriyanto. Ade membenarkan bahwa Ari Garmono masih aktif sebagai pegawai di Kantor Pos Mataram. Namun, ia tak bisa langsung menanggapi permintaan massa aksi karena Kepala Kantor Pos Mataram sedang tidak berada di tempat.

“Memang benar (Ari Garmono) pegawai di sini. Tetapi soal dia jadi Ketua BPPD NTB kami tidak tahu menahu. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan, karena Kepala Kantor Pos sedang tidak berada di tempat,” ujar Ade.

Ade sempat meminta massa aksi untuk menunjukan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ari Garmono sebagai Ketua BPPD NTB. Hal ini sempat membuat situasi sedikit memanas.

Massa aksi meminta agar pihak Kantor Pos Mataram pro-aktif menelusuri soal jabatan Aro Garmono sebagai Ketua BPPD NTB. Termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata NTB dan Pemprov NTB.

“Kami datang kemari, karena informasi soal Ketua BPPD NTB ini sudah viral di media massa. Harusnya Kantor Pos pro-aktif, bukan meminta SK ke kami. Kepala Pos harus tanyakan dan telusuri, koordinasi dengan Dispar NTB dan Pemprov yang menerbitkan SK,” kata Koordinator aksi Kusnadi Unying.

Tak puas dengan jawaban perwakilan Kantor Pos Mataram, massa Ampera NTB menegaskan akan menggelar aksi serupa untuk meminta kejelasan masalah ini kepada Kepala Kantor Pos Mataram.

“Kami akan datang lagi. Kami meminta Kepala Kantor Pos menyikapi masalah ini, jangan sampai pariwisata NTB dikorbankan karena Ketua BPPD adalah pegawai pos. Kepala Kantor Pos harus menindak anak buahnya ,” tegasnya.

Dijumpai usai unjukrasa, Kusnadi Unying mengatakan, dengan munculnya pegawai Kantor Pos Mataram sebagai Ketua BPPD NTB maka patut diduga ada yang tidak beres dalam proses pemilihan anggota BPPD NTB.

“Rangkap jabatan ini tentu tidak boleh dilakukan karena akan merugikan. Jadi kebijakan terkait hal ini harus ditegakkan dan tidak boleh ada oknum yang diuntungkan namun akan merugikan masyarakat, khususnya masyarakat NTB,” tegasnya.

Usai unjukrasa di Kantor Pos Mataram, massa Ampera NTB bergerak ke Kantor Dinas Pariwisata NTB di jalan Langko, Kota Mataram.

Koordinator aksi Kusuma Wardana meminta Dinas Pariwisata NTB untuk menglarifikasi terkait kepengurusan BPPD NTB, di mana Ketuanya ternyata masih aktif sebagai pegawai BUMN di Kantor Pos Mataram.

“Kami mendesak Dispar NTB untuk menjelaskan masalah ini,” tegas Kusuma Wardana.

Menurut dia, BPPD NTB sudah empat kali dirombak kepengurusannya selama 1 periode ini. Hal ini menunjukan ada yang tidak beres di lembaga promosi pariwisata itu.

“Di saat pariwisata sedang lesu, kami sangat sayangkan mengapa justru kepungurusan BPPD NTB ini terkesan main-main. Apalagi Ketuanya pegawai kantor Pos,” ujarnya.

Dalam aksi di Kantor Dinas Pariwisata NTB, massa aksi ditemui sejumlah pegawai Dispar NTB karena Kepala Dinas sedang tidak berada di tempat.